Temuan kasus positif COVID-19 di Indonesia belum juga menunjukkan indikasi penurunan setelah enam bulan pandemi, meskipun sosialisasi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak terus digalakkan. Per 26 September 2020, jumlah terkonfirmasi mencapai 271.339 kasus, terdiri atas 61.628 pasien dalam perawatan/isolasi mandiri, 199.403 pasien sembuh, dan 10.308 kematian.
Bagaimana Anda melihat situasi pandemi saat ini?
Sangat memprihatinkan karena belum ada tanda-tanda bahwa kita berhasil mengendalikan penularan, justru yang terlihat adalah konsistensi peningkatan kasus. Semestinya hal ini membuat kita mawas diri. Terlebih, lonjakan kasus terjadi karena pemerintah menginjak pedal gas untuk pemulihan ekonomi terlalu dalam, sehingga penanganan pandemi seolah terabaikan.
Keseimbangan antara penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi seharusnya berjalan zero-zero. Artinya, yang kita kejar adalah zero infection dan zero growth.
Hal apa saja yang belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah untuk menangani pandemi?
Angka penularan masih tinggi karena tidak direspons dengan cepat oleh tupoksi yang tepat. Selama ini, respons pemerintah bersifat tambal-sulam dengan penanggung jawab yang bersifat ad hoc. Padahal, penanganan pandemi seharusnya bersifat sistematis dan dipimpin langsung oleh Presiden.
Kementerian Kesehatan RI sebetulnya telah memiliki pedoman surveilans dalam menghadapi pandemi ini berupa testing, pelacakan, dan isolasi. Namun, kesalahan kita adalah tidak memperkuat surveilans yang merupakan kunci utama untuk memutus rantai penularan.
Selain itu, koordinasi antara pusat dan provinsi juga belum berjalan dengan baik, malah kerap menimbulkan simpang siur dengan menggunakan istilah yang membingungkan masyarakat. Kita bisa mencontoh negara tetangga yang berhasil menunjukkan progres penanganan dengan efektif, seperti Thailand dan Vietnam.
Bagaimana dengan keterlibatan masyarakat dalam penanganan pandemi?
Penting sekali melibatkan masyarakat karena mereka adalah garda terdepan dalam merespons pandemi, sedangkan tenaga kesehatan adalah garda terakhir. Sosialisasi protokol 3M perlu terus dilakukan secara masif dan terukur, salah satunya dengan mengajak tokoh masyarakat.
Sejak awal pandemi, saya mengatakan bahwa pembatasan sosial berbasis komunitas paling efektif diterapkan di Indonesia. Artinya, dalam jangka pendek, membatasi mobilitas penduduk dengan menutup kantor, sekolah, dan titik keramaian, sehingga sebagian besar tinggal di rumah.
Ketika aktivitas perkantoran kembali dibuka, ternyata banyak perusahaan yang tidak mematuhi regulasi 50 persen work from home. Belum lagi, sirkulasi udara di kantor kurang baik. Alhasil, kluster perkantoran bermunculan hingga menimbulkan kluster rumah tangga. Hal ini semestinya bisa diantisipasi dengan melakukan isolasi di tempat yang sudah disediakan pemerintah. Isolasi mandiri terbilang sangat sulit diterapkan, terutama jika satu rumah dihuni banyak orang.
Apakah pandemi berakhir jika vaksin ditemukan?
Pandemi akan berlangsung lama dan penanganannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekalipun sudah ada vaksin di Indonesia, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kekebalan populasi bisa 3-4 tahun. Karena itu, sudah sewajarnya direspons secara sistematis oleh pemerintah, seperti pelaksanaan program pembangunan lima tahun yang memiliki tujuan, baik jangka pendek maupun panjang, yang terus di-monitoring dan dievaluasi.
Masker adalah vaksin yang paling efektif untuk mencegah terinfeksi virus COVID-19 apabila dipakai dengan benar dan konsisten. Efektivitasnya semakin meningkat jika diikuti dengan perilaku rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Ingat selalu 3M!
