Pandemi menuntut banyak sektor untuk cepat beradaptasi, tidak terkecuali perguruan tinggi yang harus mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi daring. UI menjawab tantangan ini dengan mengoptimalkan penggunaan E-Learning Management Systems (EMAS).
Di tengah keterbatasan aktivitas tatap muka, pertemuan daring dipandang sebagai solusi paling memadai untuk tetap menghidupkan atmosfer akademis. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan webinar pun mewarnai hari-hari sivitas akademika UI sejak pertengahan Maret 2020.
Menurut Manneke Budiman, S.S., M.A., Ph.D. selaku Direktur Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran UI, persiapan dan pelaksanaan PJJ cukup menantang, mengingat tidak semua pengajar familiar terhadap teknologi. Di sisi lain, banyak mahasiswa yang kesulitan memperoleh akses internet yang stabil sekaligus terbebani dengan lonjakan pemakaian kuota.
“Saya mengamati para pengajar cukup peka terhadap kesulitan mahasiswa. Standarstandar normal jelas tidak mungkin dipaksakan dalam situasi sekarang, apalagi kita dihadapkan pada realitas ketimpangan sosial-ekonomi dan distribusi akses yang belum merata,” ujar Manneke.
UI mengoptimalkan penggunaan EMAS dalam kegiatan belajarmengajar dan ujian, serta memanfaatkan aplikasi online meeting seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet.
Para dosen ditantang pula untuk membuat materi ajar elektronik yang bisa diakses secara daring melalui EMAS UI (emas.ui.ac. id) serta sumber belajar terbuka lain, seperti UI Open Courseware (ocw.ui.ac.id) dan Open Videos UI (ovis.ui.ac.id). Terkait hal ini, UI telah menyediakan beragam video tutorial yang dapat menjadi panduan bagi dosen untuk mengembangkan materi ajarnya.
PERKUAT KOLABORASI
PJJ diprediksi terus berlangsung selama pandemi belum tuntas. Manneke menilai pemerintah sudah berperan optimal dalam mendukung PJJ, antara lain dengan memberikan subsidi kuota internet kepada mahasiswa dan dosen, serta menyediakan sejumlah hibah pengembangan materi dan modul daring.
Namun, mengingat banyaknya perguruan tinggi dengan beragam kebijakan administrasi, apa pun upaya pemerintah akan sulit terasa memadai. Terlebih, rumitnya birokrasi dan prosedur kerap memperlambat langkah dalam merespons perubahan.
“Otonomi perguruan tinggi terasa kian penting karena selain memberikan keleluasaan pengelolaan, juga dapat menunjang kecepatan eksekusi contingency plan dan berorientasi pada solusi,” tambahnya.
Seiring meluasnya pemanfaatan fasilitas pembelajaran daring, model inovasi berbasis quintuple helix yang melibatkan kolaborasi antara universitas, industri, pemerintah, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat dapat semakin digalakkan. Hal ini selaras dengan kebijakan Kampus Merdeka yang tengah dirintis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Kolaborasi pun tak sekadar berlangsung interdisipliner dan multidisipliner di antara program studi atau fakultas, tetapi juga diupayakan lintas universitas, misalnya dengan saling membuka koleksi materi pembelajaran daring. Adapun kemitraan dengan pihak industri diperkuat melalui pemberian kesempatan magang bagi mahasiswa.
Kampus Merdeka turut mendorong keterlibatan mahasiswa yang lebih intens dalam pemberdayaan desa beserta komunitasnya, antara lain melalui pengembangan ‘Smart Kampung’.
“Tingkat kesuksesan program tersebut bergantung pada kesiapan UI dalam hal infrastruktur dan fasilitas. Area ini memerlukan reformasi birokrasi dan deregulasi, yang pada akhirnya dapat membawa UI maju lebih pesat sekaligus menjalankan perannya di garis depan sebagai Guru Bangsa,” tutup Manneke.
