Tahun ini, Indonesia dipercayai sebagai Presidensi forum kerja sama 20 ekonomi utama dunia atau lebih dikenal dengan sebutan G20. Adakah kontribusi Universitas Indonesia (UI) dalam Presidensi G20? Kalaupun ada, sejauh mana kontribusinya?
DUA PENUGASAN
Wakil Rektor Riset dan Inovas UI drg. Nurtami, Ph.D., Sp,OF(K) menyampaikan, G20 terdiri dari dua jalur atau trek, yakni jalur keuangan (finance track) dan jalur sherpa (sherpa track).
“Finance track diusung oleh Kementerian Keuangan, sedangkan sherpa track diusung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Luar Negeri. UI ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia menjadi salah satu mitra dalam mendukung G20 melalui sherpa track,” Nurtami menjelaskan.
Jalur sherpa membahas isu-isu ekonomi nonkeuangan. Sejumlah isu yang dibahas antara lain energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, antikorupsi, lingkungan hingga perubahan iklim. Isu-isu tersebut dibahas dalam tiga jenis pertemuan, yaitu pertemuan tingkat kementerian, working group, dan engagement group.
“Sejumlah civitas akademika UI telah terlibat dalam working group dan engagement group. Selain itu, ada juga yang sudah masuk dalam tim teknis sejumlah kementerian,” tambah Nurtami.
Nurtami meneruskan, UI mendapat dua penugasan dari Pemerintah Indonesia terkait Presidensi G20, yakni Science 20 (S20) dan Think 20 (T20).
“Pada T20, kami dibantu oleh teman-teman dari Fakultas Ekonomi UI dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI yang bekerja sama dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Sementara itu, pada S20, UI berperan sebagai Co-Chair,” ungkap wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Adhoc Kerjasama Penyelenggaraan Presidensi G20 UI ini.
Setelah mendapat dua penugasan tersebut, Nurtami berujar, disepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara UI dan sejumlah kementerian terkait. Kemudian, Rektor UI menetapkan Surat Keputusan (SK) Rektor yang menunjuk Tim Pengelola dan Tim Pakar.
“Lalu, kami segera membentuk sekitar 40 gugus kerja atau kelompok yang beranggotakan dari lingkungan internal dan eksternal UI. Keempat puluh kelompok ini melakukan kajian dan perumusan policy brief terkait isu-isu strategis G20, terutama tiga isu utama, yakni arsitektur kesehatan dunia; transformasi digital; dan transisi energi berkelanjutan serta ekonomi hijau. Kelompok-kelompok ini juga menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian terkait dan didampingi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, kami juga mendapat penugasan untuk membuat pusat studi terkait G20,” papar Nurtami.
Arahan dari Presiden RI Joko Widodo, Nurtami melanjutkan, G20 jangan hanya dijadikan sebagai ajang diplomasi, melainkan harus ada tindakan nyata atau real project. Maka, diadakanlah serangkaian acara sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 yang rencananya akan diselenggarakan di Bali pada 15–16 November 2022.
“UI sendiri telah bekerja sama dengan berbagai pihak menyelenggarakan sejumlah webinar dan workshop dalam skala internasional. Di samping itu, ada juga semacam pelatihan diplomasi khusus bagi para Chair dan Co- Chair,” ia menjabarkan.
Belum lama ini, lanjut Nurtami, UI juga menginisiasi konferensi internasional bertema “Boosting Indonesia’s Role in G20 Presidency 2022” yang dilaksanakan secara luring dan daring, di Hotel JW Marriott, Jakarta. Sebelumnya, UI juga telah menyerahkan bus listrik karya anak bangsa untuk perhelatan KTT ke-17 G20 kepada Pemerintah Indonesia.
SAMPAI PADA REKOMENDASI
Sementara itu, Sekretaris UI dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D mengatakan, Presidensi G20 merupakan sebuah kesempatan bagi Indonesia dalam memainkan peran aktifnya di tataran global. Dalam lingkup perguruan tinggi, kontribusi UI terhadap Presidensi G20 adalah turut memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia. Rekomendasi ini dihasilkan dari pemikiran, diskusi, atau kajian dari banyak pihak, seperti ahli, peneliti, akademisi, dan praktisi dari dalam serta luar negeri. Rekomendasi ini bisa tercetus dari serangkaian acara, baik yang telah atau belum terlaksana, hingga KTT ke-17 G20 nanti.
“Rekomendasi ini kemudian akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut sudah menjadi ranah Pemerintah Indonesia. Jadi, kontribusi UI dalam Presidensi G20 hanya sampai menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia. Pemerintah bisa saja mengombinasikannya dengan rekomendasi lain yang kemudian dibahas dalam KTT G20,” tutur Agustin.
“Saya percaya rekomendasi-rekomendasi dari UI yang diperkaya dengan berbagai rekomendasi lainnya dari berbagai pihak dapat menjadi sikap Pemerintah yang menunjukkan kapabilitas dan kapasitas Indonesia di mata dunia. Mudah-mudahan, rekomendasi kami pada Presidensi G20 juga dapat memberi dampak yang positif bagi dunia,” harapnya.
Meski dalam konteks global, Agustin menekankan, rekomendasi yang diberikan memiliki benang merah dengan lingkungan kampus. Artinya, bisa diterapkan di institusi pendidikan meski tak sama persis. Ia mencontohkan rekomendasi mengenai akses pendidikan. Dalam G20, isu ini terkait dengan akses pendidikan bagi kelompok rentan, miskin, atau minoritas.
Kami di UI berupaya agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikannya di UI. Kapasitas peserta didik di UI yang terbatas berimplikasi pada tidak semua pendaftar bisa diterima di UI. Maka, otomatis akan terjadi persaingan. Tugas UI adalah bagaimana memberikan persaingan secara ‘fair’,” Agustin menegaskan.
Senada dengan Agustin, Nurtami menyampaikan, “Kami tidak ingin hasil pemikiran atau kajian yang kami dan banyak pihak lainnya lakukan hanya sampai G20. Kajian atau pemikiran tersebut harus menjadi sesuatu yang berdampak terhadap berbagai aspek, seperti publikasi, engagement dengan berbagai pihak, menguatkan jaringan para pakar, ada kolaborasi di kemudian hari dan sebagainya. Maka, kami akan kawal terus“.
